36 Purnawirawan TNI Polri dan Ahli Waris Perjuangkan Hak Tanahnya di Lahan PT OSS

Redaksi
DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) bersama 36 Purnawirawan TNI Polri beserta ahli waris melakukan pemeriksaan setempat pertama di lokasi tanah sengketa berlokasi di dalam pabrik PT OSS pada Jumat pagi, (17/11/2023). (Foto: Istimewa).

KLIKSULTRA.ID, KONAWE – Dewan Pengurus Pusat (DPP) KNPI pimpinan Haris Pertama yang sejak awal mengadvokasi perjuangan 36 anggota PEPABRI Konawe beserta anak cucunya (para ahli waris) mengapresiasi kinerja Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Unh.

Perkara tersebut yaitu kasus 36 Purnawirawan TNI Polri beserta ahli waris lawan PT Obsidian Stainless Steel (PT OSS) dkk yang telah melakukan tahapan persidangan lanjutan yaitu pemeriksaan setempat pertama di lokasi tanah sengketa berlokasi di dalam pabrik PT OSS, Jumat (17/11/2023).

Dalam pemeriksaan itu terdapat perdebatan di pintu masuk PT OSS karena para penggugat tertahan di pos security.

Namun selanjutnya pemeriksaan berjalan dengan lancar dengan pengawalan yang baik dan professional dari tim security PT OSS.

Arief Parhusip, anggota Tim Hukum DPP KNPI yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Agraria Tata Ruang & Pertanahan menyesalkan tidak kunjung ditunjukkannya alas hak dari PT OSS atas tanah yang mereka kuasai di SS 6, 7 dan 8.

Padahal, kata dia, penunjukkan alas hak tersebut merupakan perintah pengadilan ditahap mediasi, dan juga merupakan tanggung jawab sosial dari PT OSS sebagai perusahaan asing yang membeli tanah dari masyarakat Indonesia.

“Kami berharap setelah Majelis Hakim melihat keadaan tanah Para Penggugat yang sudah di acak-acak batas-batas ambalan tanah per kavling nya oleh PT OSS, Yang Mulia dapat menyakini bahwa ada kejanggalan yang memang secara sistematis dilakukan pihak-pihak yang diuntungkan atas kaburnya tanda-tanda batas tanah itu, dalam rangka menzolimi hak-hak anak bangsa. Klien kami telah mencoba berbagai macam cara seperti mendatangi kantor PT OSS dan PT VDNI, mensomasi sampai 3 kali, mengadu langsung ke Kantor Staff Presiden di Jakarta, yang berbuah adanya rapat di BPN Konawe dengan PT OSS dan PT VDNI. Namun tetap saja PT OSS dan PT VDNI tidak bergeming, dan akhirnya para prajurit Purnawirawan dan ahli warisnya harus memperjuangkan hak mereka di Pengadilan karena PT OSS tidak pernah koperatif untuk sekedar menunjukkan dari siapa mereka membeli tanah Klien kami,” kata Arief melalui keterangan tertulisnya, Minggu (20/11/2023) malam.

Sementara itu, Koordinator Para Penggugat, Mustakim Rifai mengatakan, cara-cara kerja mafia tanah benar-benar terlihat di lapangan dalam kasus ini.

Ia menyebut, mafia tanah mengupayakan sedemikian rupa agar segera dilakukan pemerataan tanah sengketa agar tanda-tanda batas tanah langsung hilang sehingga mempersulit gugatan apabila melakukan tuntutan di pengadilan yang mengharuskan mengetahui batas tanah dan pihak yang menjual tanah miliknya.

Bahkan setelah para pemilik lahan melakukan demonstrasi di tanah itu pada tahun 2017 untuk menghentikan kegiatan penimbunan tanah, para mafia tanah tetap bekerja sehingga pengurukan tanah berjalan terus, dan pemilik tanah kehilangan jejak tanah mereka secara kasat mata.

Semua sudah rata oleh timbunan tanah. Dari video yang dibagikan Mustakim ke insan pers, terlihat saat ini tanah para penggugat merupakan area pembuangan limbah abu dan sampah dari PT OSS.

“Kami berharap keyakinan Majelis Hakim terbentuk dan menguat setelah Pemeriksaan Setempat ini, bahwa kami tahu dimana letak petakan tanah kami, kami korban kehilangan tanah murni karena kerja-kerja mafia tanah, yang sudah memahami hukum pertanahan yaitu pentingnya informasi tentang batas-batas tanah dan juga pihak yang menjual tanah kami, untuk digugat di pengadilan atau dilaporkan ke pihak berwajib. Sampai saat ini PT OSS tidak pernah mau memberitahukan siapa yang menjual tanah kami ke mereka setelah berbagai upaya kami tempuh. Saya sendiri yang datang mengadu ke Kantor Staff Presiden tahun lalu. Tapi untuk batas tanah, untung ada teknologi Google Earth yang mempunyai rekaman situasi tanah sejak 2014 jadi kami bisa cek dimana titik koordinat tanah masing-masing purnawirawan yang menggugat. Dan semua SIPT asli ada ditangan kami, jadi bagaimana mereka bisa membeli tanah yang warkah/alas hak tanahnya masih ada ditangan kami,” ujar Mustakim.

Advokat Para Penggugat, Fahrial Ansar menjelaskan, pemeriksaan setempat masih berlanjut satu kali lagi di Jumat, 24 November 2023.

Senada dengan Mustakim, Ansar juga berharap agar Majelis Hakim mendapatkan gambaran bagaimana kondisi tanah sengketa saat ini yang sudah tidak jelas lagi batas-batas tanahnya tapi para penggugat tahu dimana kira-kira letak tanah mereka.

Ia juga berharap Majelis Hakim mempunyai penilaian tersendiri mengapa PT OSS sampai saat ini tidak mampu menunjukkan alas hak tanah mereka, yang gagal ditunjukkan saat mediasi di Kantor BPN Konawe, dan saat mediasi di Pengadilan Unaaha.

Arief menyebut, jika memang dasar pembeliannya sesuai hukum dan jelas alas haknya, Tim Hukum DPP KNPI juga akan balik kanan dan menghentikan advokasinya.

Arief menambahkan, KNPI sebagai tempat berhimpun Generasi Muda (GM) FKPPI yang merupakan rumah besar untuk para anak prajurit yang menggugat, berharap agar Majelis Hakim dapat melihat cara-cara yang sistematis yang dilakukan mafia pertanahan agar mereka yang dizolimi tidak dapat diterima gugatannya di pengadilan dengan dua cara yang ampun yaitu pertama hilangkan jejak batas-batas tanahnya dengan pemerataan tanah dengan segera dan kedua jangan informasikan siapa penjual tanah sengeketa, supaya cacat formil kurang pihak dan gugatan tidak jelas, akan menjadi dasar hakim menolak gugatan. Adalah harapan KNPI agar Majelis Hakim melihat dengan hati nurani dan materi yang dilihat, dan akan mencari kebenaran hakiki dalam putusannya. Apapun hasilnya nanti, KNPI akan tetap menghormati putusan Majelis Hakim, sebagai Pemuda Indonesia yang patuh akan hukum.

“Kami berharap, jangan mentang-mentang karena PT OSS dan PT VDNI yang keduanya di pimpin langsung oleh Presiden Direktur Mr Zhu Mingdong dan Direktur Mr “Tony” Zhou Yuan bisa memposisikan Wakil Ketua DPR RI Bpk Letnan Jenderal TNI (Purn) H Lodewijk Freidrich Paulus sebagai Komisaris VDNI hingga Juli 2022, lalu kemudian merasa jumawa tetap punya kedekatan dengan pejabat tinggi negara sehingga perintah pengadilan saat Mediasi untuk membawa bukti-bukti alas hak atas tanah PT OSS, dicuekin dan tidak pernah ditunjukkan, bahkan ketika sudah memasuki tahap Pemeriksaan Setempat. Sudah tidak zamannya pejabat negara jadi beking-beking perusahaan asing,” pungkasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *