DPRD dan Pemkab Konawe Gelar Rapat Paripurna Penyerahan LKPJ Tahun 2022

Redaksi
Rapat Paripurna DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe tentang Penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2022, Senin (3/7/2023). (Foto: Kliksultra.id/Arman).

KLIKSULTRA.ID, KONAWE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Konawe dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe gelar rapat paripurna penyerahan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2022, Senin (3/7/2023).

Ketua DPRD Konawe, Dr Ardin mengatakan, sesuai ketentuan penyerahan dan pembahasan LKPJ dilakukan jika LKPD pemerintah daerah telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Di mana, BPK sebelumnya telah memeriksa dan memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemkab Konawe.

Selanjutnya, kata Ardin, pemerintah daerah menyampaikan kepada DPRD.

“Tadi kita sudah lihat bahwa realisasi adalah 98 persen. Itu akan menjadi bahan kajian evaluasi DPRD dalam menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya atau memberikan respon terhadap kebijakan pemerintah,” kata Ardin.

Ia menambahkan, seusai penyerahan LKPJ, pihaknya juga akan melakukan pembahasan.

Ardin juga menjelaskan, pembahasan ini akan menjadi bagian evaluasi dalam memberikan masukan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Ia mengungkapkan, trend pemberian opini ini dapat dipertahankan pemerintah daerah.

“Saya kira kita berikan apresiasi. Harapan kita tentunya ini bisa dipertahankan dan bisa lebih baik daripada hasil yang hari ini dicapai,” ungkapnya.

Seusai rapat paripurna, DPRD dan Pemkab Konawe melanjutkan rapat pandangan fraksi.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe, Dr Ferdinand Sapan menjelaskan, realisasi APBD Tahun 2022 terdapat trend kenaikan dibanding Tahun 2021.

Seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang naik 0.7 persen, Gini Ratio jauh lebih baik ketimbang tahun sebelumnya.

“Itu capaian yang cukup bagus artinya kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin itu makin mendekat. Makanya itu kenapa tumbuh wilayah kita,” ujar Ferdinand.

Lebih lanjut, kata Ferdinand, ada tantangan yang dihadapi dalam penurunan angka kemiskinan.

Seperti yang terjadi pada petani di Kecamatan Uepai dan Lambuya termasuk Puriala.

Para petani di wilayah ini sudah dua tahun tidak mengolah sawah akibat dari adanya perbaikan jaringan irigasi.

“Ini mempengaruhi capaian-capaian kita di sektor pertanian,” ungkapnya.

Turut hadir dalam rapat paripurna ini Kapolres Konawe, AKBP Ahmad Setiadi, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe, Dr Musafir Menca serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Konawe. (**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *