DPRD Konawe Dukung BPR Bahteramas Salurkan Gaji PPPK, Sebut Sudah Sesuai Regulasi

Rapat dengar pendapat terkait gaji penyaluran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di DPRD Konawe, Senin (4/9/2023). (Foto: Kliksultra.id/Arman).

KLIKSULTRA.ID, KONAWE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Konawe dukung Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bahteramas Konawe salurkan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatan dan Guru.

Hal ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Konawe oleh Komisi III yang diikuti oleh BPKAD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BKPSDM, dan Dinas Kesehatan Konawe, BPR Bahteramas Konawe, Bank Sultra, serta pengadu dari warga bernama Muhammad Hajar, Senin (4/9/2023).

Ketua Komisi III, Abdul Ginal Sambari menuturkan, penyaluran gaji melalui non tunai memiliki kendala tersendiri.

Rapat dengar pendapat terkait gaji penyaluran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di DPRD Konawe, Senin (4/9/2023). (Foto: Kliksultra.id/Arman).

Menurut Ginal, secara teknis penyaluran gaji PPPK melalui anjungan tunai mandiri (ATM) hanya persoalan waktu.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua II DPRD Konawe, Rusdianto mengatakan, berdasarkan penjelasan dari pihak BPR Bahteramas Konawe dalam RDP itu regulasi dalam penyaluran gaji PPPK telah jelas.

Rapat dengar pendapat terkait gaji penyaluran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di DPRD Konawe, Senin (4/9/2023). (Foto: Kliksultra.id/Arman).

Menurut dia, beberapa hal yang perlu diperbaiki hanyalah antrian dalam penyaluran gaji.

“Kuncinya ada di Bahteramas terkait pelayanan, maka tolong sekali lagi kedepannya semakin diperbaiki,” kata Rusdianto.

Rapat dengar pendapat terkait gaji penyaluran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di DPRD Konawe, Senin (4/9/2023). (Foto: Kliksultra.id/Arman).

Rusdianto berharap, apa yang dipaparkan pihak BPR Bahteramas Konawe terkait peningkatan pelayanan mulai dari pembangunan gedung hingga pengadaan ATM dan online dapat terealisasi secepatnya.

Untuk diketahui, dalam RDP itu juga semua pihak yang hadir sepakat sejumlah poin atas kesimpulan rapat yang tertuang dalam berita acara, diantaranya:

1. Pemerintah daerah berhak memberikan bantuan kepada bank umum atau bank lainnya yang ditunjuk sesuai regulasi termasuk pelayanan terkait PPPK Guru dan Tenaga Kesehatan.

2. Nasib ASN PPPK akan selalu dikawal oleh pemerintah daerah.

3. Pembayaran gaji PPPK akan diperhatikan oleh pemerintah daerah melalui alur yang telah ditetapkan. (**)