DPRD Konawe Minta Persoalan Ganti Rugi Tanaman Tumbuh di Routa Segera Diselesaikan PT SCM

Redaksi
Dialog DPRD Konawe dan Pemerintahan Kabupaten Konawe bersama warga Kecamatan Routa, Selasa (26/9/2023). (Foto: Kliksultra.id/Arman).

KLIKSULTRA.ID, KONAWE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Konawe minta persoalan ganti rugi tanaman tumbuh di Kecamatan Routa segera diselesaikan oleh PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM).

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Konawe, Dr Ardin saat dialog bersama puluhan warga Kecamatan Routa bersama Pemerintah Kabupaten Konawe, Selasa (26/9/2023).

“Kita inginkan finalisasi dari pihak perusahaan ada hasilnya dan diberikan kepada masyarakat untuk segera dibayarkan,” katanya.

Selain itu, Ardin juga menegaskan jika pihak perusahaan enggan membayarkan tanaman tumbuh milik warga yang berada di luar IUP maka akses jalan, sungai yang menghubungkan perkebunan dan pertanian milik warga yang ditutup oleh PT SCM harus dibuka.

“Penutupan jalan harus dibuka karena sumber penghidupan keluarga kita disana mayoritas bertani, investasi seharusnya mensejahterakan masyarakat bukan menyengsarakan dan sikap DPRD Kabupaten Konawe tidak pernah berubah untuk mengawal hak-hak masyarakat,” tegasnya.

Dialog DPRD Konawe dan Pemerintahan Kabupaten Konawe bersama warga Kecamatan Routa, Selasa (26/9/2023). (Foto: Kliksultra.id/Arman).

Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Konawe, Harmin Ramba mengatakan, penyelesaian masalah antara masyarakat yang dirugikan dan PT SCM merupakan imbas dari jalur komunikasi yang tidak jalan.

“Ini kan jalur-jalur komunikasi yang tidak jalan. Tapi jika jalur komunikasi jalan saya kira tidak ada masalah. Buktinya hari ini adik-adikku semua saudara-saudaraku semua dari Routa dan jauh- jauh kita akan selesaikan, Insya Allah besok kita selesaikan jam 9,” kata Harmin.

Dialog DPRD Konawe dan Pemerintahan Kabupaten Konawe bersama warga Kecamatan Routa, Selasa (26/9/2023). (Foto: Kliksultra.id/Arman).

Ia mengungkapkan, pemerintah daerah besok akan memanggil pihak menajemen PT SCM untuk menyelesaikan permasalah tersebut.

“Saya sudah konfirmasi dengan pihak Manajemen, saya kira tidak ada masalah sudah sesuai, san harus dipaksa bayar. Karena ini menyangkut milik orang. Masa barangnya orang ko mo ambil Harus bayar donk harus tegas. Ketegasan pemerintah itu perlu,” ungkap Harmin.

Ia menambahkan, Jika pihak perusahaan tidak koperatif tentunya ada peraturan dan perundang-undangan yang akan diberikan.

“Ini kita di Negara Hukum peraturan regulasi sangat melindungi masyarakat terkait hak- haknya,” jelasnya.

Dialog DPRD Konawe dan Pemerintahan Kabupaten Konawe bersama warga Kecamatan Routa, Selasa (26/9/2023). (Foto: Kliksultra.id/Arman).

Lebih lanjut, PJ Bupati Konawe ini menyampaikan agar masyarakat tidak alergi Investasi justru harus didorong untuk kesejahteraan Masyarakat.

“Tapi, kalau dia tidak melakukan kewajiban- kewajiban satu contoh membayar lahan- lahan kemarin dan nanti kita buatkan surat besok kita tanda tangan. Supaya pihak perusahaan patuh terhadap surat ini, patuh kesepakatan bersama dan pemilik lahan,” pungkasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *