KLIKSULTRA.ID, KONAWE – Dewan Pengurus Wilayah Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional atau DPW FKSPN Sulawesi Tenggara (Sultra) harap Penjabat Bupati Konawe pro kesejahteraan buruh.
Hal ini disampaikan Ketua DPW FKSPN Sultra, Ramadhan, Selasa (3/10/2023).
Ramadhan mengatakan, DPW FKSPN Sultra sebelumnya telah berulang kali menyampaikan aspirasi buruh terkait kesejahteraan.
Baik melalui audiensi maupun mediasi dengan pemerintah daerah.
“Namun sampai hari ini belum menemukan hasil yang signifikan terkait kesejahteraan dan kesenjangan pekerja yang ada di beberapa perusahaan besar yang di wilayah Kabupaten Konawe,” kata Ramadhan.
Ia menerangkan, fokus DPW FKSPN Sultra yakni terkait upah yang kerap menjadi keluhan buruh di wilayah industri di Kecamatan Morosi.
Menurut dia, ironis diduga ada beberapa perusahaan kontraktor memberikan upah dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP).
“Saat ini pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe sudah cukup baik bahkan pertumbuhan ekonominya mencapai 15 persen. Namun standar Kehidupan hak layak (KHL) tidak seimbang dengan pertumbuhan ekonomi sehingga kebanyakan pekerja banyak yang gulung tikar dari pekerjaannya karena tidak seimbangnya upah dan biaya hidup,” ungkapnya.
Kemudian terkait perlindungan kecelakaan kerja yang disebabkan kurangnya perhatian para pengusaha terhadap P3K.
Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Uang Penggantian Hak (UPH) yang dinilai lebih rendah dari aturan sebelumnya.
Serta soal komponen struktur skala upah yang belum berjalan sebagaimana itu adalah kewajiban perusahaan untuk diberikan kepada pekerja.
“Kami berharap banyak kepada bapak Pj Bupati baru Dr Harmin Ramba dapat melihat rakyat Konawe khususnya kaum buruh yang sedang tertindas dan terdzolimi. Semoga kedepan rakyat konawe lebih sejahtera,” pungkasnya. (*)