KLIKSULTRA.ID, KONAWE – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Kabupaten Konawe soroti kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Konawe.
Sorotan itu terkait pembayaran gaji badan Ad Hoc Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang belum disalurkan.
“KPU Kabupaten Konawe harus mampu menyelesaikan tanggung jawab, jangan biarkan keringat PPS se Kabupaten Konawe mengering sebelum gaji mereka terbayarkan,” kata Wakil Ketua II Bidang Eksternal PC PMII Kabupaten Konawe, Al Maranai, Selasa (13/8/2024).
Menurut dia, persoalan ini berdampak pada efektivitas dan efisiensi proses penyelenggaraan tahapan pilkada saat ini.
Selain itu, persoalan ini tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi para penyelenggara.
Tetapi juga berpotensi mempengaruhi kualitas pelaksanaan pemilu di wilayah tersebut.
“Jika kondisi seperti ini terus berlanjut, bagaimana anggota PPS se Kabupaten Konawe bisa bekerja dengan tenang dan profesional,” katanya.
Ia berharap pihak terkait segera menyelesaikan masalah ini agar anggota PPS se Kabupaten Konawe dapat menjalankan tugas dengan maksimal.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah anggota badan Ad Hoc KPU Kabupaten Konawe keluhkan penyaluran gaji melalui Bank Tabungan Negara (BTN), Selasa (13/8/2024).
Sebelumnya, badan Ad Hoc berupa Panitia Pemungut Suara (PPS) resmi dilantik oleh KPU pada Mei 2024 lalu.
Sejak dilantik, sejumlah anggota PPS belum menerima haknya berupa gaji yang disalurkan oleh Bank BTN.
Salah satu anggota PPS di Konawe berinisial Y mengungkapkan, pada Pemilu 2024 yang lalu proses pembayaran gaji sangat mudah dan cepat.
Di mana saat itu bank penyalur adalah Bank Negara Indonesia (BNI).
Namun, sejak penyaluran gaji bada ad Hoc beralih melalui bank BTN, menurut dia membuat tidak nyaman.
“Sudah 5 kali kami kirim data, tiba rekening datang ada kesalahan, ada yang tertukar, salah SI, alamatlah, macam-macam, sudah 3 bulan kita belum gajian, matilaka (Sial) betul ini Bank,” ungkap Y.
Tak hanya badan Ad Hoc, tenaga sekretariat PPS pun harus mengalami nasib yang sama.
Seperti yang diungkapkan oleh MM. Ia menyebut, Ia bersama rekannya dijanji jika gaji mereka akan disalurkan pada awal Agustus ini.
Bahkan, lanjut dia, ada arahan agar ke kantor KPU Kabupaten Konawe untuk pembayaran gaji.
Setibanya di kantor KPU Konawe, MM bersama rekannya hanya bisa gigit jari sambil menatap kosong menerima kenyataan janji yang tak ditepati.
Pasalnya, tidak ada personel bank BTN yang ada di kantor KPU Konawe.
“Kami paham proses keuangan itu tidak mudah, tapi untuk kami yang jauh dari Kota Unaaha tolong supaya ada perlakuan khusus, biaya yang kami keluarkan tidak sedikit kasian, kita datang juga tidak dapat apa-apa, malah ini Bank BTN tidak datang-datang,” ujarnya.
Selain itu, salah satu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang enggan disebutkan namanya mengaku jenuh dengan kondisi ini.
“Capek mi kita, kami juga tidak bisa apa-apa, karena semua ada di Bank BTN, ini bukti kalau mereka tidak profesional,” tukasnya.
Ketua KPU Konawe, Wike saat dikonfirmasi menjelaskan, pihak bank BTN membagi dua pelayanan dalam penyaluran gaji badan Ad Hoc di Kabupaten Konawe.
“Pagi mereka melayani yang dekat Kendari seperti dapil 3 dan udah juga Besulutu. Nanti jam kedua bukan jam 2 siang mereka naik di Unaaha melayani karena mereka juga ada panitia bukan semua pegawai BTN urus honor ad hoc,” jelas Wike.
Ia menambahkan, saat ini pihak bank sementara melakukan tahap proses pembayaran gaji badan Ad Hoc.
Adapun keterlambatan pembayaran ini disebabkan adanya kesalahan identitas pemegang rekening.
“Keterlambatan dibayarkan karena ada kesalahan identitas. Misal nama ibu mereka salah isi dan spesimen tandatangannya mereka tidak sesuai,” tambahnya.
Selain itu, Wike mengungkapkan, penunjukan bank BTN sebagai penyalur gaji badan Ad Hoc pada Pilkada ini melalui beauty contest.
Keterlambatan penyaluran gaji ini juga, kata dia, hanya terjadi pada sebagian badan Ad Hoc. (*)
