Kadis DLH Konawe Bantah Tudingan Korupsi: Hasil Pemeriksaan BPK Tidak Ada Persoalan

Redaksi
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Konawe, Herianto Wahab saat menemui massa Konsorsium Aktivis Konawe, Senin (10/7/2023). (Foto: Kliksultra.id/Arman).

KLIKSULTRA.ID, KONAWE – Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Konawe, Herianto Wahab bantah tudingan korupsi oleh Konsorsium Aktivis Konawe, Senin (10/7/2023).

Bantahan itu disampaikan Herianto saat menemui sejumlah massa aksi Konsorsium Aktivis Konawe yang berunjuk rasa.

Herianto menerangkan, mengenai program kerja DLH Kabupaten Konawe pada Tahun 2022 hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan tidak ada persoalan di dinas yang dinahkodai nya itu.

Menurutnya, pihak yang berwenang menyatakan adanya kerugian negara adalah BPK.

Terkait pengadaan lampu LED untuk penerangan jalan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Dibanding yang lalu-lalu itu hampir dari ujung Ranoea sampai Ameroro hampir tidak ada yang menyala. Alhamdulillah nanti saya hadir di Lingkungan Hidup ini itu menjadi program pertama saya untuk bagaimana Kota Unaaha ini menyala,” terangnya.

Mantan Kabag Humas dan Protokol Sekretariat Daerah (Setda) Konawe ini juga menjelaskan, seusai proses penganggaran, selanjutnya di proses Unit layanan pengadaan (ULP) melalui e katalog.

Herianto juga menegaskan, dirinya berani bersumpah jika tidak ada satu sen pun yang dicicipinya dalam pengadaan lampu tersebut.

Selanjutnya terkait tudingan korupsi bahan bakar dan pelumas pada pemeliharaan kendaraan roda empat dan roda tiga DLH Konawe.

Herianto menyampaikan, hingga saat ini pun secara pribadi dirinya masih berhutang di SPBU sebesar Rp10 juta.

Alasannya, kata dia, anggaran yang ada tidak cukup untuk membiayai bahan bakar delapan unit armada.

Kemudian mengenai tudingan korupsi pengadaan bank sampah.

Ia menyampaikan, bank sampah ini masih ada dan disimpan di gudang DLH Konawe.

“Sampai hari ini masih ada di gudang, belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sejumlah kurang lebih Rp500 juta. Barangnya masih di gudang tidak disebar karena yang punya barang komplain belum dibayar,” ungkapnya.

Selain itu, menurut Herianto aksi unjuk rasa dari Konsorsium Aktivis Konawe ini dinilai kurang tepat karena tidak ada klarifikasi terlebih dulu mengenai tudingan ini.

“Itu haknya ade-ade hanya tidak efisien saya katakan karena kita harus bekerja lain lagi ini lain lagi kita hadapi padahal selesai hanya 5 menit kalau kita diskusi,” pungkasnya.

Terkahir mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Herianto mengungkapkan, dirinya juga telah melaporkan dengan jujur.

Adapun terkait harta kekayaannya yang dinilai fantastis oleh Konsorsium Aktivis Konawe diperolehnya sebelum menjadi seorang pejabat.

Mulai dari warisan peninggalan orang tua hingga hasil usaha konsultan milik anaknya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *