Komisi VII DPR RI Kesal Direktur PT Virtue Dragon Nickel Industry Tidak Hadir Saat RDP

Komisi VII DPR RI saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas tata kelola niaga nikel di Indonesia yang melibatkan Plt Direktur Jenderal Minerba (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Muhammad Wafid, Direktur Jenderal ILMATE Kementerian Perindustrian, Taufik Bawazierdan, Kamis (8/6/2023). (Foto: Tangkapan Layar).

KLIKSULTRA.ID, JAKARTA – Komisi VII DPR RI tampak kesal gara-gara sejumlah bos smelter China tidak hadir saat rapat dengar pendapat membahas tata kelola niaga nikel di Indonesia di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/6/2023).

Selain menegur sejumlah dirut perusahaan smelter nikel yang tidak bisa berbahasa Indonesia, Eddy menyentil empat perusahaan yang absen dalam rapat kerja kemarin.

Salah satunya adalah PT Virtue Dragon Nickel Industry. Tidak ada satu pun direksi dari perusahaan tersebut yang bisa hadir.

Kehadiran PT Virtue Dragon Nickel Industry malah diwakili oleh Dirut PT Gunbuster Nickel Industry (GNI).

“Saya Baruna mewakili PT Virtue Dragon dan Gunbuster, karena kami satu grup. Dirut PT Virtue Dragon sedang berada di luar negeri,” ungkap Baruna.

Eddy pun mempertanyakan alasan semua direksi PT Virtue Dragon absen di rapat kerja dengan komisi VII DPR.

“Oh, direksinya sama sekali tidak ada yang hadir? Ada berapa direksinya, Pak?” tanya Eddy.

“Dirutnya sedang berada di luar negeri,” kata Baruna.

“Apa tidak ada perwakilan PT Virtue Dragon?” tanya Eddy.

“Kami tidak bawa. Kami kan satu grup,” tutur Baruna lagi.

“Saya tahu perusahaan Anda satu grup, tetapi kami mengundang dua entitas yang berbeda. Kalau PT Virtue Dragon tidak hadir mestinya ada yang mewakili. Tolong dijadikan catatan deh. Ini gak benar kalau dibiarkan begini,” ujar Eddy.

Eddy menyebut, Komisi VII DPR akan memanggil PT Virtue Dragon terkait absen dalam rapat kerja itu.

Tiga perusahaan smelter nikel yang juga absen di rapat kerja Komisi VII DPR adalah PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel, PT Dexin Steel Indonesia dan PT Weda Bay Nickel.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VII DPR Fraksi PKS Mulyanto menilai mangkirnya dirut perusahaan smelter nikel dari rapat sebagai tindakan yang melecehkan parlemen.

Ia meminta Eddy selaku pemimpin rapat bersikap tegas.

“Marwah kita jatuh, dilecehkan, yang diundang enggak mau hadir, enggak jelas. Kita harus tegas, kalau perlu, kalau enggak mau datang juga kita turunkan polisi memanggil,” tegasnya dengan nada kesal. (*)