Sultra  

P3D Sultra Desak Gakkum LHK Segera Tetapkan Tersangka Pertambangan di Desa Oko-oko Kolaka

Puluhan massa yang tergabung dalam Persatuan Pemuda Pemerhati Daerah - Sulawesi Tenggara (P3D-SULTRA) saat melakukan aksi unjuk rasa di kantor Penegakkan Hukum dan lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum LHK) Sulawesi Tenggara, Senin (25/9/2023). (Foto: Istimewa).

KLIKSULTRA.ID, KENDARI – Puluhan massa yang tergabung dalam Persatuan Pemuda Pemerhati Daerah – Sulawesi Tenggara atau P3D-SULTRA melakukan unjuk rasa di kantor Penegakkan Hukum dan lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum LHK) Sulawesi Tenggara, Senin (25/9/2023).

Aksi tersebut didasari belum adanya penetapan tersangka sejak di tahannya 17 unit alat berat yang sedang melakukan kegiatan pertambangan pada 6 September 2023 di Desa Oko-oko, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka.

Dalam orasinya, Yongki Saputra menilai ada kejanggalan terkait aktivitas pertambangan di Desa Oko-oko.

Pasalnya sejak dilakukan penahanan hingga saat ini belum ada penetapan tersangka dan siapa otak dibalik aktivitas di dekat pemukiman warga tersebut.

“Gakkum LHK seharusnya lebih memprioritaskan kasus tambang di Oko-oko. Ini aktivitasnya dugaan kami hampir masuk dalam pemukiman warga dan kami sangat mendesak pemilik alat, kontraktor dan otak di balik aktivitas tambang tersebut segera di tetapkan tersangka,” katanya.

Sementara itu, perwakilan Gakkum LHK Wilayah Sulawesi, Elmana saat menemui massa aksi menjelaskan, kasus tambang di Desa Oko-oko sementara dalam tahap penyidikan dan akan segera ditetapkan tersangka.

Ia melanjutkan, untuk kasusnya yaitu dalam bidang kejahatan lingkungan karena kegiatan mereka dekat dengan pemukiman warga.

“Kami yakin jika gakkum LHK sudah menggeser alat (Penahanan) pasti ada kesalahan dari kegiatan mereka dan teman-teman tunggu saja untuk kelanjutan kasus ini,” jelasnya.

Sebelum meninggalkan Kantor Gakkum LHK Sulawesi, Ritno selaku jendral lapangan menekankan agar Gakkum LHK jangan bermain mata dengan penambang di desa Oko-oko.

Menurutnya, pemilik alat dan kontraktor adalah otak dibalik kegiatan tersebut.

Sehingga harus segera ditetapkan tersangka agar tidak ada lagi opini miring publik terhadap Gakkum LHK. (*)