KLIKSULTRA.ID, KONAWE – Dalam upaya mewujudkan Kamtibmas yang kondusif, pihak kepolisian terus menunjukkan komitmennya untuk selalu terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat.
Hal ini ditegaskan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho saat menjelaskan mengenai kasus Vina Cirebon yang tengah bergulir belum lama ini.
“Polisi tidak anti kritik, polisi sangat transparan dan terbuka untuk informasi apapun sebagai bukti bahwa dalam rangka kasus Pegi ini pun polisi membuka hotline kepada masyarakat,” ujar Irjen Sandi Nugroho dengan tegas.
Ia menambahkan, pihaknya juga telah menerima sebanyak 180 lebih berupa masukan dan saran dari masyarakat terkait penanganan kasus ini.
Hal senada juga ditegaskan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Brigjen Mukti Juharsa, Selasa (25/6/2024) kemarin saat menggelar kompetisi stand up comedy dalam rangka HUT Bhayangkara ke 78 Tahun.
Mukti mengatakan, pihaknya bakal menindaklanjuti kritikan membangun yang muncul untuk Polri yang lebih baik dan dicintai masyarakat.
Menurut dia, polri membutuhkan kritik masyarakat yang membangun.
“Tetap kita butuh kritik masyarakat yang membangun polisi karena kita tidak anti kritik, justru kritikan itu membangun kita menjadi lebih baik,” ujarnya.
Komitmen polri tidak anti kritik tidak hanya terjadi di jajaran markas besar tapi juga diterapkan polri yang berada di jajaran daerah.
Di jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara misalnya terjalin kuat hubungan antara polisi dan insan pers yang dituangkan dalam kerja sama pemberitaan antara Humas Polda Sultra dengan insan media yang bertujuan untuk mempererat tali silahturahmi dan mengharapkan pengawasan dari sektor eksternal terhadap instansi kepolisian.
“Pihak manapun yang mengontrol Polri, termasuk insan pers melalui pemberitaan berarti menghendaki Polri lebih baik,” kata Kabid Humas Polda Sultra, Kombespol Ferry Walintukan belum lama ini.
Ferry juga menyampaikan, menjelaskan bahwa Polri selalu terbuka untuk menerima kritik dan saran dari masyarakat.
Kritik tersebut akan digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja dan untuk memperbaiki kekurangan.
Hal serupa juga ditegaskan jajaran Kepolisian Resor (Polres) Konawe. Di hadapan para awak media dan masyarakat Konawe, Kapolres Konawe, AKBP Ahmad Setiadi menekankan bahwa Polri tidak akan pernah alergi terhadap kritik.
Sebaliknya, Polri akan menjadikan kritik tersebut sebagai cambuk untuk memacu kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kami tidak akan pernah alergi terhadap kritik, kami akan menjadikan kritik tersebut sebagai cambuk untuk memacu kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegas AKBP Ahmad Setiadi.
AKBP Ahmad Setiadi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif dalam menjaga Kamtibmas.
“Mari kita bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah ini, dengan bersinergi dan bekerja sama, kita dapat mewujudkan Kamtibmas yang kondusif dan aman bagi semua,” ajak AKBP Ahmad Setiadi.
Komitmen Polri untuk terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat ini disambut baik oleh berbagai pihak. Ilham Saputra Jaya yang merupakan Ketua KNPI Konawe mengatakan, bahwa ini merupakan langkah yang positif dari Polri untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Ilham mengatakan, bahwa ini merupakan langkah yang positif dari Polri untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
“Dengan membuka diri terhadap kritik, Polri menunjukkan bahwa mereka ingin menjadi institusi yang transparan dan akuntabel,” kata Ilham kepada media ini.
Pria yang akrab disapa Kiling ini juga berharap agar Polri dapat menindaklanjuti kritik dan saran yang diterima dari masyarakat dengan serius.
Menengok Sejarah Keterbukaan Polri Terhadap Kritik
Keterbukaan Polri terhadap kritik bukan hal yang baru. Sejak era reformasi, Polri telah menunjukkan komitmennya untuk menjadi institusi yang terbuka dan akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Polri, seperti pembentukan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Divisi Humas Polri.
Kompolnas adalah lembaga independen yang bertugas mengawasi kinerja Polri. Kompolnas berwenang untuk menerima pengaduan masyarakat terkait dengan kinerja Polri dan memberikan rekomendasi kepada Polri untuk memperbaiki kinerja.
Divisi Humas Polri adalah satuan kerja di Polri yang bertugas untuk membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan masyarakat.
Divisi Humas Polri bertugas untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang berbagai hal terkait dengan Polri dan untuk menerima kritik dan saran dari masyarakat.
Langkah Nyata Polri Menindaklanjuti Kritik
Polri tidak hanya membuka diri terhadap kritik, tetapi juga telah menunjukkan langkah-langkah nyata untuk menindaklanjuti kritik yang diterima dari masyarakat.
Salah satu contohnya adalah dengan membentuk Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat (UPPM) di setiap polres.
UPPM ini berfungsi untuk menerima pengaduan masyarakat terkait dengan kinerja Polri.
Selain itu, Polri juga aktif menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan masyarakat.
Melalui media sosial, Polri dapat menerima kritik dan saran dari masyarakat secara langsung. Polri juga menggunakan media sosial untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang berbagai hal terkait dengan Kamtibmas.
Tantangan dan Harapan
Meskipun Polri telah menunjukkan komitmennya untuk terbuka terhadap kritik, masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi.
Salah satu tantangannya adalah masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana cara menyampaikan kritik kepada Polri. Selain itu, masih ada beberapa oknum Polri yang belum siap menerima kritik.
Namun, dengan komitmen yang kuat dari pimpinan Polri dan dukungan dari masyarakat, diharapkan Polri dapat terus berbenah dan menjadi institusi yang dicintai dan dipercaya oleh masyarakat. Diharapkan pula Kamtibmas di Indonesia dapat semakin kondusif dan aman bagi semua. (**)
