KLIKSULTRA.ID, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang ramai diperbincangkan.
Perhatian publik tidak hanya tertuju pada keberlanjutan program, tetapi juga pada pengelolaan anggaran dan pelaksanaannya di lapangan.
Berdasarkan infografis hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) pada Agustus 2026, sebanyak 64 persen responden menilai program MBG tidak perlu dilanjutkan, sedangkan 35 persen menyatakan program tersebut perlu dilanjutkan.
Sebanyak 1 persen responden memilih tidak tahu atau tidak menjawab.
Dari kelompok yang menilai MBG tidak perlu dilanjutkan, sebanyak 24 persen menyoroti potensi pemborosan.
Kemudian, 21 persen menilai program tersebut dapat menjadi lahan korupsi, 16 persen menyebut banyak masalah, dan 3 persen menginginkan program dihentikan sama sekali.
Sementara itu, responden yang menilai MBG perlu dilanjutkan juga memberikan sejumlah pandangan mengenai alternatif pengelolaannya.
Sebanyak 11 persen menginginkan bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai, 9 persen meminta adanya evaluasi, 8 persen mengusulkan agar program dikelola oleh sekolah, dan 7 persen menilai banyak siswa masih membutuhkan program tersebut.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa perhatian responden terhadap MBG berkaitan dengan sejumlah aspek, terutama pengelolaan anggaran, potensi penyimpangan, serta persoalan dalam pelaksanaan program.
Di sisi lain, adanya responden yang tetap mendukung kelanjutan MBG menunjukkan bahwa program tersebut masih dinilai dibutuhkan oleh sebagian masyarakat.
Dukungan tersebut disertai usulan mengenai mekanisme penyaluran bantuan dan pengelolaan program agar pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
Dengan demikian, survei IPO pada Agustus 2026 menggambarkan adanya perbedaan pandangan masyarakat mengenai keberlanjutan MBG.
Sebagian responden mempertanyakan pengelolaan dan pelaksanaannya, sementara kelompok lainnya tetap melihat kebutuhan terhadap program tersebut dengan sejumlah alternatif pengelolaan. (*)
