KLIKSULTRA.ID, KONAWE– Koalisi Mahasiswa Menggugat berkomitmen terus mengawal efektivitas kinerja DPRD Kabupaten Konawe. Gabungan aktivis ini terdiri dari PC PMII Konawe, BEM Universitas Lakidende, dan MPM Universitas Lakidende. Mereka menyampaikan komitmen tersebut usai berdemonstrasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Konawe, Senin (13/7/2026).
Mahasiswa menyoroti lemahnya fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Konawe. Minimnya kritik dan pengawasan memicu pertanyaan publik terkait independensi legislatif.
Harbiansyah menyampaikan bahwa kondisi tersebut memunculkan dugaan dan persepsi publik mengenai adanya hubungan yang terlalu dekat antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Konawe.
”Kami melihat fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah belum berjalan secara maksimal. Kondisi ini memunculkan dugaan dan persepsi di tengah masyarakat bahwa terdapat hubungan yang terlalu kompromistis antara DPRD dan pemerintah daerah. Dugaan tersebut perlu dijawab melalui pengawasan yang lebih kuat, transparan, dan akuntabel sehingga kepercayaan publik dapat terjaga.”
Ia menegaskan pernyataan itu adalah kritik politik agar DPRD menunjukkan independensinya. Tuntutan ini bukan kesimpulan adanya pelanggaran hukum.
Koalisi menilai pengawasan DPRD yang optimal dapat mengawal persoalan masyarakat dengan lebih baik. Hal itu mencakup pengawasan anggaran daerah, program pembangunan, hingga pelayanan publik.
Andriko, Ketua BEM Universitas Lakidende, menegaskan bahwa mahasiswa tidak akan berhenti mengawal jalannya pemerintahan daerah.
”Gerakan ini tidak berhenti pada satu kali aksi. Kami akan terus melakukan kajian, menyampaikan kritik, dan mengawal setiap kebijakan DPRD maupun pemerintah daerah agar benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat Kabupaten Konawe.”
Sementara itu, Ketua MPM Universitas Lakidende, Muh. Ivan, menyatakan mahasiswa memiliki tanggung jawab moral menjaga marwah demokrasi. Kontrol sosial harus berjalan objektif demi kepentingan publik.
Koalisi akan memantau fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD Konawe. Mereka siap mengawal kebijakan daerah yang tidak berpihak pada rakyat serta mendorong fungsi check and balance.
Selain itu, mahasiswa mendesak DPRD membuka ruang dialog berkala. Hal ini penting untuk transparansi dan partisipasi publik dalam pengawasan pemerintahan.
Harbiansyah menegaskan bahwa mahasiswa akan tetap berada di garis depan dalam mengawal demokrasi di Kabupaten Konawe.
”Selama DPRD belum menunjukkan peningkatan efektivitas kinerjanya, kami akan terus melakukan pengawasan melalui kajian, advokasi, audiensi, hingga aksi konstitusional. Kami ingin memastikan DPRD benar-benar menjadi lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Jika terdapat dugaan atau persepsi publik mengenai hubungan yang terlalu kompromistis dengan pemerintah daerah, maka DPRD perlu menjawabnya melalui transparansi, akuntabilitas, dan kerja nyata, sehingga kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan.”
Gerakan ini merupakan pelaksanaan hak konstitusional warga negara. Mahasiswa menuntut tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab di Kabupaten Konawe. (*)
