KLIKSULTRA.ID, KONAWE — DPRD Kabupaten Konawe menggelar Rapat Paripurna Penyerahan Dokumen Rancangan KUA-PPAS Perubahan TA 2026 pada Jumat (21/8/2026).
Ketua DPRD Kabupaten Konawe membuka langsung rapat yang berlangsung di ruang sidang utama tersebut.
Mewakili Bupati Konawe,Sekda Kabupaten Konawe Ferdinand, S.P., M.H. membacakan pidato penjelasannya di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, serta pimpinan OPD.
”Forum ini merupakan momentum strategis bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk bersama-sama menyelaraskan rancangan keuangan daerah dengan kebutuhan riil masyarakat. Hal ini dilakukan agar setiap rupiah anggaran dapat memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Konawe,” ungkapnya sekda saat membacakan pidato penjelasan tersebut.
Penyusunan KUA-PPAS Perubahan TA 2026 mengacu pada penyesuaian penerimaan transfer daerah, pembekuan hibah, penyesuaian RKP 2026, serta tindak lanjut LHP BPK atas LKPD 2025 dan penggunaan SiLPA. Kebijakan ini berpedoman pada KEM-PPKF 2026 nasional yang mengusung kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi.
Pemerintah Kabupaten Konawe menetapkan target indikator makro 2026 secara realistis dengan berpatokan pada capaian 2025.
”Target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Tahun 2026 kita sesuaikan dari semula 12,82% menjadi 13,82%. Ini target yang lebih realistis, namun tetap menjaga daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah,” tegas Ferdinand.
Postur Rancangan KUA-PPAS Perubahan 2026 memproyeksikan Pendapatan Daerah sebesar Rp1,675 triliun, naik Rp47 miliar (2,89%). Sektor PAD ditargetkan Rp348,420 miliar melalui optimalisasi pajak industri pengolahan.
Belanja Daerah dirancang Rp1,849 triliun, naik Rp92,943 miliar (5,25%). Belanja Operasi mendominasi sebesar Rp1,283 triliun, sementara Belanja Modal dialokasikan Rp273,933 miliar untuk pembangunan jalan, irigasi, serta mesin.
Tingginya porsi belanja pegawai yang mencapai 46,57% membuat alokasi infrastruktur publik belum memenuhi batas minimal 40%.
”Hal ini disebabkan tingginya porsi belanja pegawai yang mencapai 46,57% dari total belanja daerah. Sehingga fleksibilitas fiskal untuk pembiayaan infrastruktur masih sangat terbatas,” pungkasnya.
Rancangan anggaran ini mencatat defisit Rp174,539 miliar (10,42%). Pemkab Konawe menutupi defisit melalui SiLPA TA 2025 sebesar Rp74,539 miliar dan pinjaman daerah Rp100 miliar.
Sementara itu, porsi penyertaan modal ke Bank Sultra dihapuskan (Rp0,00) karena belum adanya Perda pendukung.
Ferdinand berharap proses pembahasan bersama legislatif berjalan lancar.
”Penyerahan rancangan ini merupakan langkah awal dari proses pembahasan yang krusial. Kami sangat mengharapkan partisipasi aktif, saran, serta masukan konstruktif dari seluruh anggota DPRD Kabupaten Konawe demi melahirkan kebijakan anggaran yang akuntabel dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tuturnya.
Rapat Paripurna dilanjutkan dengan penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Konawe.
Fraksi Gerindra, Dibawakan Jemi Saipul Imron, menekankan efisiensi, akuntabilitas, serta optimalisasi pendapatan daerah.
Fraksi PDI Perjuangan, Menyoroti belum optimalnya kontribusi kawasan industri strategis serta mendesak pemenuhan mandatory spending infrastruktur publik yang baru mencapai 24,35%.
”Kawasan industri strategis di Konawe harus memberikan kontribusi fiskal yang adil dan seimbang bagi pembangunan daerah. Pemerintah Daerah harus mengambil langkah-langkah tegas, terukur, dan transparan dalam menagih kewajiban perpajakan tersebut tanpa mengganggu iklim investasi,” tegas Jemi Saipul Imron.
Fraksi PBB, Dibawakan Cristian Tandabio, mempertanyakan langkah penanganan tunggakan pajak industri pengolahan, efektivitas digitalisasi PAD, skema pelunasan utang Rp100 miliar, pemenuhan belanja infrastruktur (26,73%), serta alasan belum disiapkannya Perda Penyertaan Modal Bank Bahteramas.
Fraksi NasDem, Dibawakan Fahruddin, menekankan penyesuaian program prioritas dan efektivitas alokasi anggaran agar berorientasi pada masyarakat.
Fraksi PAN-PKS, Dibawakan Susi Sri Ester, mendukung penyesuaian target pertumbuhan ekonomi menjadi 15,43% serta mendesak pembentukan Satgas Penagihan Pajak Industri.
Fraksi Golkar, Dibawakan I Putu Wira Yudantara, berkomitmen mengawal pembahasan anggaran agar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Rapat Paripurna selanjutnya akan mengagendakan jawaban eksekutif sebelum masuk ke tahap pembahasan bersama TAPD dan Banggar DPRD Konawe. (*)
