KLIKSULTRA.ID, KONAWE – Pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tamesandi di Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, menuai sorotan. Puluhan pekerja lokal diduga dikeluarkan tanpa penjelasan dari pihak pengelola.
Konsorsium Insan Pergerakan Sulawesi Tenggara (KIP Sultra) bereaksi keras. Ketua Bidang Investigasi KIP Sultra, Muh. Ivan, menilai pemberhentian ini menuntut pertanggungjawaban.
Para pekerja lokal kehilangan pekerjaan tanpa alasan yang transparan. Padahal, mereka ikut menjalankan aktivitas pelayanan di SPPG tersebut.
Persoalan ini berdampak langsung pada ekonomi masyarakat lokal. SPPG Tamesandi Uepai juga pernah mencatatkan kesalahan dalam pelaksanaan pemenuhan gizi anak.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuntut standar pelayanan dan transparansi tinggi. Pengelola wajib melindungi tenaga kerja lokal dan menjaga mutu makanan.
KIP Sultra mendesak instansi terkait untuk memeriksa operasional SPPG Tamesandi Uepai. Pemeriksaan ini bertujuan menelusuri dasar pemberhentian pekerja dan memastikan hak mereka terpenuhi.
KIP Sultra menuntut penutupan total SPPG Tamesandi Uepai jika ditemukan pelanggaran serius. Keberadaan program pemerintah wajib memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.
”Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh. Persoalan pemenuhan gizi anak dan nasib puluhan pekerja lokal tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan. Program pemerintah harus dijalankan dengan tanggung jawab, transparansi, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.”
KIP Sultra menuntut klarifikasi terbuka dari pengelola. Hingga kini, pihak pengelola belum memberikan tanggapan resmi. Redaksi membuka ruang hak jawab bagi pihak terkait untuk menjaga keberimbangan informasi. (*)
